Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
KILASVIRAL.COM, GAMBIR – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berharap normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer bisa rampung di 2024.
Adapun anggaran untuk pengerjaan normalisasi sepanjang 17 KM itu sebesar Rp2,85 triliun.
DPRD DKI telah menyetujui nominal tersebut yang masuk dalam anggaran penanggulangan banjir di Raperda APBD 2024.
Ida menjelaskan, normalisasi sepanjang 17 kilometer itu merupakan kegiatan lanjutan dari 16 kilometer yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2013 lalu.
“Memang tetap konsentrasi di Ciliwung, karena ada banyak rumah dan warga yang tinggal di sekitar sungai Ciliwung harus mendapatkan perlindungan dari banjir,” kata Politikus PDIP itu di DPRD DKI Jakarta, Rabu (1/111/2023).
Ida berharap pengerjaan 17 kilometer normalisasi tersebut bisa rampung tahun depan sesuai target pemerintah pusat.
Apalagi proyek tersebut merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu hingga hilir.
Normalisasi ciliwung sepanjang 17 kilometer di tahun 2024 nantinya akan melintasi setidaknya 18 kelurahan di DKI Jakarta.
Yakni Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru dan Bidara Cina.
Kemudian Kelurahan Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.
Ia menjelaskan pengerjaan normalisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.
Sementara lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul.
Kemudian juga pembangunan jalan inspeksi dengan lebar enam hingga delapan meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.
Ida juga mengimbau Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menggandeng sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki lahan tidak terpakai untuk dibuat waduk ataupun embung.
“Bisa kerjasama antara Dinas SDA dengan Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk memanfaatkan lahan sehingga Dinas SDA tidak perlu lagi membeli lahan, itu yang dimaksimalkan untuk pembuatan waduk atau embung,” kata dia.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
